Proses lelang pengadaan
penggandaan dan pendistribusian naskah ujian nasional (UN) tahun 2016 dimulai
hari ini, Jumat (27/11/2015). Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Kemendikbud, Dadang Sudiyarto mengatakan, terdapat 24 paket naskah UN
yang akan dilelang di 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang lelangnya
digabungkan, misalnya Provinsi Gorontalo bergabung dengan Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku.
Lelang pengadaan naskah
UN ini ditujukan untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis kertas atau
paper based test (PBT). Dadang mengatakan, total peserta UN 2016 mencapai 7,3
juta siswa yang terdiri dari siswa SMP, SMA/SMK, dan UN Pendidikan Kesetaraan (Paket
B dan Paket C). Dari total 7,3 juta siswa itu, sebanyak 6,3 juta siswa menjadi
peserta UN berbasis kertas, sedangkan sisanya adalah peserta UN berbasis
komputer ataucomputer based test (CBT).
Besarnya anggaran untuk
mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp94 miliar.
Anggaran tersebut turun sekitar Rp20 miliar dibandingkan pada tahun lalu. Tahun
2015, anggaran UN untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas mencapai
Rp114 miliar. Penurunan anggaran ini disebabkan meningkatnya jumlah peserta UN
berbasis komputer pada UN 2016 mendatang.
Sebagai proses awal tanda
dimulainya lelang pengadaan penggandaan dan pendistribusian naskah ujian
nasional (UN) tahun 2016, Balitbang Kemendikbud mengundang perwakilan dinas
pendidikan dari 34 provinsi untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai
dokumen pengadaan. Rakor tersebut diselenggarakan pada 26-27 November 2015 di
Kantor Kemendikbud. Dalam rakor dibahas beberapa kriteria calon penyedia jasa
untuk melakukan pengadaan naskah UN 2016. Rakor juga membahas evaluasi
pekerjaan pengadaan naskah UN tahun lalu.
“Kita menetapkan
standar-standarnya, misalnya standar mesin cetak, ruang pengepakan dari proses
cetak sampai distribusi, standar keamanan dan ketersediaan CCTV,” ujar Dadang
usai pembukaan resmi dimulainya lelang pengadaan naskah UN 2016, di Kantor
Kemendikbud, Jakarta, (27/11/2016).
Untuk keamanan, pada UN
2015 lalu, Balitbang Kemendikbud ikut memantau proses pencetakan naskah UN
melalui CCTV yang tersambung ke perusahaan-perusahaan percetakan. Karena itu
pada lelang pengadaan UN 2016, dipertegas kembali klausul tentang surat
pernyataan dari pimpinan perusahaan yang mewakili seluruh pegawai di perusahaan
tersebut, untuk menjaga kerahasiaan ujian nasional.
0 komentar:
Posting Komentar