Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menargetkan untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas
laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan di 2015 ini. Untuk mendukung hal
tersebut, dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai untuk selalu menjaga
integritas dalam bekerja.
“Integritas disini bukan hanya
sekedar jujur, tapi juga tetap bekerja dengan mutu yang tinggi,” kata Inspektur
Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto saat membuka bimbingan
teknis (bintek) Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Medan,
Sumatera Utara, Kamis (1/10/2015).
Dalam arahannya Daryanto mengatakan,
Inspektorat Jenderal saat ini menjadi satu-satunya dari tiga ratusan satuan
kerja (satker) di bawah Kemendikbud yang memperoleh nol temuan selama kurang
lebih empat tahun berturut-turut. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan bekerja
penuh integritas, semua pekerjaan mampu diselesaikan dengan tuntas dan tanpa
masalah.
Dalam kesempatan yang sama,
Sekretaris Itjen Hindun Basri Purba menekankan pentingnya pengisian LHKASN. Ia
mengatakan, saat ini LHKASN menjadi perhatian pemerintah dalam rangka
peningkatan reformasi birokrasi.
Bintek LHKASN dilaksanakan di Pusat
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang
Bangunan dan Listrik Medan, Sumatera Utara. Sehari sebelumnya, bintek juga
digelar di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Medan. Untuk PPPPTK Medan
saat ini tercatat ada 187 pegawai, 148 diantaranya wajib mengisi LHKPN/LHKASN.
0 komentar:
Posting Komentar