Buka Rakor Persiapan UN, Mendikbud Tegaskan Pentingnya Kejujuran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2015/2016. Saat memberikan sambutan dalam pembukaan rakor, Mendikbud Anies Baswedan kembali menegaskan pentingnya kejujuran dan indeks integritas dalam penyelenggaraan ujian nasional.

"UN menjadi makna jika nilainya mencerminkan proses kejujuran," katanya saat pembukaan Rakor Persiapan UN di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, (2/11/2015).

Mendikbud juga meminta semua pihak untuk memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya integritas. Kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan integritas itu juga harus disosialisasikan kepada orang tua peserta didik.

Rakor Persiapan UN dihadiri para pejabat Kemendikbud, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang nantinya menjadi mitra Balitbang Kemendikbud dalam penyelenggaraan UN, khususnya dalam hal pelelangan.

Mendikbud mengatakan, evaluasi penyelenggaraan UN merupakan salah satu ikhtiar meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ujian nasional, ujarnya, telah berlangsung bertahun-tahun dengan pengulangan masalah yang sama, sehingga harus diantisipasi sejak awal dengan memprediksi potensi masalah yang akan timbul, sekaligus menentukan langkah-langkah solusinya.

Sekretaris Balitbang Kemendikbud, Dadang Sudiyarto mengatakan, Rakor Persiapan Ujian Nasional kali ini diselenggarakan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya Rakor Persiapan UN berlangsung bulan Januari, tiga bulan sebelum pelaksanaan UN pada bulan April. Dadang menuturkan, Rakor Persiapan UN diselenggarakan lebih awal untuk mengantisipasi lebih awal terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi. "Selain itu, diharapkan khususnya untuk UN SMA, akan lebih banyak waktu untuk disampaikan ke perguruan tinggi negeri mengenai pemanfaatan hasil UN," tuturnya.

Rakor Persiapan UN juga dilaksanakan lebih awal untuk mengetahui persiapan yang dilakukan semua panitia di pusat (Kemendikbud), provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, khususnya mengenai pelelangan percetakan dan distribusi naskah UN. "Nanti ada 3-4 orang tiap provinsi harus bersama-sama Balitbang (Kem ndikbud) melakukan pelelangan di Jakarta," ujarnya.